Banda Aceh – Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (BPPSDA) Bappeda Kota Banda Aceh, pada Rabu, 22 Mei 2024, telah mengadakan rapat evaluasi penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat wakil walikota, gedung Balai Kota Banda Aceh dan dibuka oleh Asisten II Kota Banda Aceh, Fadhil, S.Sos, MM.
Dalam laporannya, Kabid BPPSDA Bappeda, Parmakope, SE, MM, M.Si, menyampaikan bahwa berdasarkan evaluasi triwulan III dari Inspektorat Jenderal Kemendagri, angka kemiskinan ekstrim di Banda Aceh telah turun namun masih bersisa sekitar 500 KK (Persentil 1). Untuk itu harus terus dipetakan dan dicari indikator penyebabnya untuk dikurangi dan berubah minimal menjadi miskin.
Disebutkan pula bahwa dengan keberhasilan penurunan angka kemiskinan tersebut Kota Banda Aceh berpotensi mendapatkan insentif fiskal dari Kemenko PMK, yang saat ini pengurusannya sedang dilakukan oleh BPKK Banda Aceh.
Menanggapi hal tersebut asisten II mengatakan bahwa saat ini yang harus diselesaikan segera adalah melakukan intervensi/mengambil tindakan untuk sisa 500 KK miskin ekstrim tersebut yang masih tersisa dengan melibatkan seluruh OPD terkait. “Harus didata kenapa mereka bisa masuk dalam daftar tersebut, lalu dicari solusinya dengan melibatkan pendamping masyarakat di gampong dan camat”, imbuhnya.
Turut pula hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
