UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelenggaraan pelayanaUU No.25/2009 menegaskan juga bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
UU No.25/2009 menegaskan juga bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 (Pasal 2, ayat 1) :
bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.
Adapun Tujuan dilaksanakannya studi ini adalah :
- Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan beberapa Puskesmas dan Kantor Camat;
- Mengetahui kelemahan dan kekuatan unsur-unsur pelayanan berdasarkan IKM yang diselenggarakan beberapa Puskesmas dan Kantor Camat; dan
- Memberikan rekomendasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang diselenggarakan beberapa Puskesmas dan Kantor Camat
Sehubungan dengan telah selesainya penelitian Evaluasi Indeks/Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap pelayanan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015, maka dilaksanakan pertemuan untuk membahas draft akhir hasil penelitian. Pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015 bertempat di ruang rapat Kepala Bappeda Kota Banda Aceh.
Acara ini dibuka oleh Sektetaris Bappeda Kota Banda Aceh Bapak M.Ridha,S.STP,MT,M.Sc dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Baiturrahman, Kepala Puskesmas Kuta Alam, Kepala Puskesmas Lampaseh, Kepala Puskesmas Jeulingke, Kabag Organisasi, Camat Syiah Kuala Kabid dan Kasubbid Bappeda.
Agenda pertemuan ini membahas tentang draft akhir penelitian Evaluasi Indeks/Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM) terhadap pelayanan Puskesmas Baiturrahman, Kuta Alam, Lampaseh, Jeulingke dan Kantor Camat Syiah Kuala Tahun 2015
