Banda Aceh, 02 Juli 2026-Rapat Pembahasan Hasil Pemetaan Data Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Banda Aceh Tahun 2026 dilaksanakan pada Kamis (2/7/2026) mulai pukul 10.00 WIB dengan mengundang 15 OPD. Rapat dibuka oleh Kabid P2ESDA Parmakope, SE, MM, M.Si mewakili Kepala Bappeda Kota Banda Aceh yang berhalangan hadir karena memiliki agenda lain. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa tujuan pembahasan adalah menyelaraskan data intervensi bantuan berbasis usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Pimpinan rapat menekankan pentingnya setiap OPD menyampaikan data yang akurat dan terbaru agar dapat diketahui sejauh mana intervensi yang telah dilakukan mampu mendorong masyarakat keluar dari kategori kemiskinan.
Hasil pembahasan menunjukkan masih ditemukan berbagai permasalahan pada data yang disampaikan OPD, di antaranya adanya data ganda (double data) serta penggunaan data yang belum diperbarui. Dari 404 data yang disampaikan Dinas Sosial, setelah dilakukan verifikasi hanya 97 data yang valid. Selain itu, dari 493 nama calon penerima bantuan UEP yang dikirimkan Dinas Sosial, terdapat 109 nama yang belum tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dinas Sosial menjelaskan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pembaruan data Triwulan II yang belum disampaikan kepada Bappeda dan berkomitmen mengirimkan data terbaru paling lambat satu minggu ke depan. Pimpinan rapat juga mengarahkan seluruh OPD agar memastikan seluruh data intervensi telah terhubung dengan DTSEN sehingga tidak terjadi perbedaan data pada tahap pelaksanaan program.
Pada sesi pemaparan, masing-masing OPD menyampaikan capaian intervensinya. Dinas Ketenagakerjaan melaporkan 48 penerima intervensi melalui pelatihan, DISKOPUKMDAG hanya mencatat satu penerima yang sesuai dengan DTSEN dari total 193 data, sedangkan DP3AP2KB baru mengidentifikasi satu penerima bantuan. Baitul Mal melaporkan 17 penerima dengan data yang telah sesuai DTSEN, DP2KP memvalidasi 147 dari 171 data intervensi pada empat jenis usaha, sementara LKMS Mahirah telah mengintervensi 100 penerima melalui bantuan pembiayaan yang realisasinya akan dilaporkan pada Triwulan II. Sementara itu, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pariwisata, dan DPMG melaporkan realisasi intervensi masih nihil karena keterbatasan pelaksanaan program atau proses validasi data. Dinas Kesehatan menyampaikan akan melakukan perbaikan dan pembaruan data yang telah dikirimkan.
