Banda Aceh (13/04/26)– Bappeda Kota Banda Aceh mengadakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Banda Aceh sebagai tahapan dalam penysunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banda Aceh untuk tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 13 April 2026, di Aula Mawardy Nurdin, lantai 4 Gedung Balaikota Banda Aceh.
Rapat dibuka dengan laporan panitia penyelenggara Musrenbang RKPD 2027 oleh Kabid Litbang Roni S.STP dan dilanjutkan dengan Sambutan Walikota Banda Aceh Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal yang juga sekaligus membuka acara. Dalam sambutannya Walikota Banda Aceh mengatakan Forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi menjadi ruang strategis untuk menyatukan gagasan, menyelaraskan kepentingan, serta memastikan bahwa arah pembangunan Kota Banda Aceh benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat.
RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2027 diarahkan pada tema besar: “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar dan Optimalisasi Sumber Daya serta Memperkuat Kemitraan Pembangunan.” Tema ini menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada fisik semata, tetapi juga pada kualitas layanan, efisiensi sumber daya, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Arah kebijakan ini juga selaras dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi.
kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan dimana Bappeda Aceh yang di wakili oleh Dr. T. Ahmad Dadek, SH, MH, Ketua DPRK Kota Banda Aceh oleh Irwansyah, S.T., dan Bappeda Kota Banda Aceh oleh Plt. Kepala Bappeda M. Nurdin, S.Sos, M.Si, memaparkan tentang arah kebijakan pembangunan untuk Provinsi Aceh dan juga Kota Banda Aceh untuk tahun 2027.
Diakhir sesi sebelum ditutup diadakan tanya-jawab dengan para peserta. Adapun peserta pada MUSRENBANG Kota Banda Aceh ini undangan sebanyak 250 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, OPD dilingkungan Pemko Banda Aceh, Camat, Imum Mukim, para Keuchik, para akademisi, asosiasi profesi, keterwakilan stakeholder seperti instansi vertikal, pengusaha, perbankan, forum anak, kelompok disabilitas, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, tokoh perempuan dan tokoh media.
