Banda Aceh (13/05/26)–Pada hari kedua pelaksanaan Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026 terbagi atas 2 sesi, dimana sesi pertama pemaparan POKJA II dan sesi kedua pemaparan POKJA III.
SESI 1
Rapat Pemaparan OPD Pokja II Kota Banda Aceh membahas capaian realisasi anggaran, kendala, serta rencana kerja tahun 2026 dari sejumlah perangkat daerah. Secara umum, mayoritas OPD mencatat realisasi anggaran di atas 90%, seperti Dinas Perkim, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Dinas Pangan, dan Dinas Tenaga Kerja. Namun beberapa OPD masih menghadapi tantangan seperti rendahnya serapan anggaran, keterbatasan SDM, kualitas data dan pelaporan, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, penanganan kawasan kumuh, hingga lemahnya daya saing UMKM dan koperasi. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah, keterbatasan sarana transportasi dan infrastruktur publik, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan investasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan industri kreatif daerah.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, OPD menyampaikan sejumlah langkah perbaikan dan action plan tahun 2026. Fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur kota, revitalisasi kawasan strategis dan ruang publik, penguatan sistem transportasi dan drainase, pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif, peningkatan pelayanan perizinan dan investasi, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, hingga pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain revitalisasi Taman Bustanussalatin dan kawasan kota tua Peunayong, pengembangan sistem ATCS dan terminal, penataan kawasan kumuh dan rumah susun, penguatan bank sampah dan ruang terbuka hijau, pelaksanaan Banda Aceh Colossal, promosi Kota Parfum, serta pengembangan investasi melalui Banda Aceh Investment Summit.
Dalam arahannya, Walikota Banda Aceh menekankan pentingnya percepatan realisasi program prioritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan kolaborasi lintas OPD. Walikota meminta agar revitalisasi ruang publik dan kawasan bersejarah dilakukan secara terencana dan terdokumentasi dengan baik, termasuk pengembangan kawasan kota tua dan taman kota yang ramah masyarakat. Selain itu, perhatian juga diberikan pada peningkatan kualitas layanan PDAM, pengelolaan sampah dan kebersihan kota, penataan parkir dan terminal, penguatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hingga pengembangan tenaga kerja profesional lokal. Pemerintah kota juga mendorong digitalisasi layanan, penguatan pengawasan investasi dan perizinan, pemanfaatan CSR dan kolaborasi komunitas, serta pengembangan sistem pelayanan yang lebih responsif dan terintegrasi.
SESI 2
Dalam pemaparan OPD Pokja III Sesi 2, sejumlah perangkat daerah memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, hingga berbagai kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025. BKPSDM mencatat realisasi anggaran sebesar 96,91 persen dari total pagu Rp10,22 miliar, dengan fokus pada penguatan manajemen ASN melalui profiling, pelatihan, dan pembinaan disiplin. Dalam paparannya BPKK berhasil merealisasikan pendapatan daerah hingga 96,19 persen dan terus mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi digital seperti aplikasi SILANKA dan SINTA.
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh Dedy Fahrian, ST, MT menyampaikan bahwa realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 95,45 persen dari total pagu Rp11,59 miliar. Capaian yang diraih antara lain penghargaan City Net SDG Award 2025, pelaksanaan Musrena 2025, serta predikat A dalam evaluasi AKIP. Kendala yang dihadapi meliputi serapan anggaran, koordinasi dan pelaporan OPD, kualitas data, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya monitoring, evaluasi, dan inovasi daerah. Untuk itu, dilakukan penguatan serapan anggaran, percepatan kegiatan, dan penerapan satu data kota guna mendukung pembangunan Banda Aceh yang kolaboratif dan berkelanjutan.
Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE dalam arahannya menyampaikan apresiasi dan harapan agar Kepala Bappeda Kota Banda Aceh terus menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi Aceh sehingga dapat memberikan manfaat bagi Kota Banda Aceh. Selain itu, Wali Kota meminta penjelasan terkait perkembangan dana DOKA tahun 2027, termasuk proses finalisasi dan komunikasi dalam mengawal usulan bersama Pemerintah Aceh. Wali Kota menegaskan agar Bappeda Kota Banda Aceh dapat mengawal pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen RPJM sehingga target pembangunan dapat tercapai secara maksimal, memastikan program dan kegiatan sesuai tahapan pembangunan dalam RPJM, serta memastikan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.
Inspektorat Kota Banda Aceh juga melaporkan berbagai capaian pengawasan, termasuk peningkatan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI sebesar 91,03 persen dan nilai Reformasi Birokrasi kategori BB. Di sisi lain, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menonjolkan pengembangan command center, City Collaboration Response, serta penguatan SPBE, meski masih menghadapi tantangan keterbatasan SDM dan integrasi data. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyoroti pentingnya digitalisasi arsip dan peningkatan minat baca masyarakat, sedangkan Bagian Umum berfokus pada transformasi digital administrasi melalui implementasi e-office dan penguatan sistem monitoring pada 2026.
Bagian Organisasi mencatat peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP Kota Banda Aceh, sementara Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menghadapi kendala keterbatasan SDM dokumentasi serta kebutuhan sarana publikasi. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya penguatan disiplin ASN, optimalisasi PAD, penguatan sistem pengawasan, serta percepatan integrasi data dan digitalisasi layanan pemerintahan. Wali Kota juga meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan seluruh program berjalan selaras dengan target RPJM demi mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
