Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar Rapat Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2026 di Aula Mawardi Nurdin Lantai IV Gedung Balai Kota Banda Aceh, Senin (11/5/2026). Kegiatan yang dipimpin Kepala Bappeda Kota Banda Aceh tersebut dihadiri pimpinan daerah, unsur OPD, para camat, serta kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Rapat kerja ini dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendukung pelaksanaan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2025–2029.
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Dedy Fahrian, ST., MT dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat kerja bertujuan mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah tahun 2025, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta merumuskan strategi pengendalian dan target kinerja tahun 2026. Tema yang diusung pada raker tahun ini adalah “Penguatan Pemenuhan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Membangun Kemitraan Pembangunan.” Seluruh hasil paparan dan masukan nantinya akan dirumuskan oleh masing-masing Kelompok Kerja (POKJA) sebagai bahan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut yang terukur.
Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, SE dalam arahannya menegaskan bahwa rapat kerja merupakan forum strategis untuk memperkuat konsolidasi kinerja pemerintahan daerah serta memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat. Walikota juga meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan berbasis data, termasuk terhadap capaian IKU, SPM, dan SAKIP tahun 2025. Selain itu, beliau menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix guna mempercepat pencapaian visi dan misi RPJM Kota Banda Aceh 2025–2029, terutama dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, reformasi birokrasi, serta digitalisasi layanan publik.
Pada sesi pemaparan Pokja I, sejumlah OPD memaparkan capaian program, realisasi anggaran, kendala, serta rencana aksi tahun 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyoroti penguatan sistem penerimaan murid baru, peningkatan kompetensi guru, program diniyah dan budaya sekolah, serta penanganan isu pungutan liar di sekolah. Dinas Kesehatan memfokuskan peningkatan layanan kesehatan melalui puskesmas keliling, pemerataan tenaga kesehatan, penguatan layanan deteksi dini, dan peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan. Sementara itu, Dinas Sosial, DPMG, Dispora, BPBD, Satpol PP dan WH, kecamatan, hingga Disdukcapil menyampaikan berbagai tantangan terkait validasi data, keterbatasan SDM dan anggaran, pelayanan publik, penataan ketertiban umum, mitigasi bencana, hingga digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Pada kesempatan ini walikota juga langsung merespon hasil paparan dan meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi, menyiapkan data yang akurat, meningkatkan inovasi pelayanan, serta memastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat Kota Banda Aceh.
