Banda Aceh – Untuk melaksanakan amanat sesuai dengan penjelasan pasal 8 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadakan Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJPD Kota Banda Aceh 2007-2027. Hal ini guna menyesuaikan masa pelaksanaan RPJPD Kota Banda Aceh yaitu tahun 2007-2027 dengan RPJP Nasional yaitu tahun 2005-2025. Kegiatan Konsultasi Publik tersebut dilaksanakan pada Rabu (17/7/2019) bertempat di Aula Mawardy Nurdin Balai Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bachtiar, S.Sos, Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menyampaikan bahwa perubahan RPJPD perlu dilakukan guna mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan strategis nasional, salah satunya yaitu menyesuaikan dengan konsep nawacita. Selain itu juga untuk memberikan arahan agar selalu konsisten, dimana RPJPD yang disusun berdurasi 20 tahun harus diturunkan dan berkesesuaian ke dalam RPJMD yang berdurasi setiap 5 tahunan.
Oleh sebab itu wali kota meminta kepada Bappeda nantinya agar dapat menjadi fasilitator untuk menyampaikan perkembangan dinamika perubahan RPJPD tersebut kepada para calon walikota dan wakil walikota pada periode ke IV dan V yang akan bertarung nanti. Sementara itu dalam pemaparannya tentang Perubahan RPJP, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Ir. Gusmeri menyampaikan bahwa tidak ada perubahan dari segi visi misi RPJPD yang telah dicanangkan yaitu “Terwujudnya Banda Aceh sebagai Kota Tamaddun, Modern dan Islami”.
Masih menurut Ir. Gusmeri, permasalahan pembangunan yang dihadapi Banda Aceh saat ini antara lain adalah masih rendahnya tingkat pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat, rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan belum berkembangnya industri pariwisata islami. Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJPD ini diikuti oleh para staf ahli, para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan camat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Acara ini turut pula dihadiri oleh perwakilan dari anggota DPRK Banda Aceh.
